Program Kemitraan BUMN Untuk Permodalan UMKM

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan modal dengan biaya murah. Oleh karena itu pemerintah selaku pengambil kebijakan, harus berpihak kepada pelaku usaha kecil. Kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM dapat ditelusuri lewat peluncuran program kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan lewat perbankkan.

Meski kebijkan KUR sudah berjalan,  dalam praktiknya pelaku UMKM sering melemparkan pertanyaan tentang sumber modal lain yang lebih murah atau minimal orientasinya tidak terlalu komersial. Ditambah lagi, pihak perbankkan juga memiliki rasa kurang percaya kepada pelaku UMKM. Rasa kurang percaya tersebut muncul, akibat fakta banyaknya UMKM yang belum bank-able. Sehingga peluang kredit macet  tinggi.

Untuk menjawab pertanyaan pelaku UMKM yang membutuhkan dana segar dengan biaya rendah, pelaku UMKM bisa memanfaatkan sumber dana dari CSR (Corporate Sosial Ressponsibility) atau BKPL (program kemitraan dan bina lingkungan).  Dua sumber modal tersebut merupakan kontribusi perusahaan besar bagi masyarakat sekitar, terutama masyarakat kecil. Dan bisa dimanfaatkan untuk permodalan usaha atau program kemitraan (PK) dan bantuan berupa bina lingkungan (BL) (PKBL).

Dua sumber dana tersebut dapat memberikan solusi modal non bank yang murah bagi pelaku UMKM untuk menjalankan roda usahanya.  Apalagi, saat ini masyarakat sudah dimudahkan dengan akses pasar yang lebih luas lewat  E-Commerce dan Marketplace. Maka kebutuhan  memperkuat  modal pelaku UMKM yang gampang diakses dan biaya yang murah sudah menjadi keniscayaan.

Pelaku UMKM Harus Proaktif Mencari PKBL

Potret di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih terpaku dengan program KUR. Kenyataannya program yang diketuk pemerintah ini, rate bunganya lebih tinggi dan persyaratan mengakses modal yang ketat. Rate bunga yang tinggi, malah menambah beban kepada pelaku UMKM. Sehingga, Yang awalnya mengharapkan bantuan malah ditambahi beban yang dapat menghambat proses roda bisnis UMKM.

Agar tidak terlalu terpaku dengan KUR, pelaku UMKM diharapkan proaktif mencari PKBL. Pelaku UMKM wajib mengajukan permohonan bantuan kepada perusahaan-perusahaan besar dalam bentuk CSR atau PKBL untuk bantuan permodalan. Melalui dana  CSR atau PKBL, modal pelaku usaha akan semakin kuat dan dapat memproduksi barang lebih banyak untuk ekspansi pasar. Sehingga UMKM mampu naik kelas.

Syarat UMKM Bisa Ikut Serta Program Kemitraan

Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL)  sudah diatur dengan baik oleh menteri badan usaha milik negara lewat peraturan menterei BUMN  nomor  PER – 02/MBU/7/ 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri badan usaha milik negara nomor PER-09/MBU/07/ 2015 tentang program kemitraan dan program bina lingkungan badan usaha milik negara.

Dalam Pasal 3 dijelaskan secara rinci tentang UMKM yang dapat ikut serta dalam Program  kemitraan adalah sebagai berikut :

a.  Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
b. Milik Warga Negara Indonesia.
c. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
d. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi.
e. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
f. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan.
g. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

Sumber Bacaan:

Harsono, Budi, Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM, (Jakarta, Elex Media Komputindo: 2014).

Peraturan  Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor  PER – 02/MBU/7/ 2017.