Tata Cara Penyaluran Pinjaman Dana Kemitraan BUMN Untuk UMKM

Peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Nomor per – 02/mbu/7/ 2017 merupakan dasar program kemitraan dan program bina lingkungan (PKBL) BUMN.   Program kemitraan bersama BUMN merupakan usaha pemerintah untuk mempercepat kemandirian usaha mikro dan kecil  (UMKM).

Program dari BUMN didasarkan pada semangat  mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata. Oleh karena itu wajib dilakukan pengembangan dan pemberdayaan UMKM,  baik dalam hal akses permodalan, manajemen dan  kegiatan lainnya.  Program kemitraan juga sangat pas dengan tujuan dibangunnya BUMN yaitu memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Tujuan utama program kemitraan BUMN digulirkan semata untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Sehingga cita-cita UMKM naik kelas dan pemerataan pendapatan bisa  terwujud.

Berikut tata cara penyaluran pinjaman dana Program kemitraan:

1.Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina atau penyalur, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:

  • Nama dan alamat unit usaha.
  • Nama dan alamat pemilik/ pengurus unit usaha.
  • Bukti identitas diri pemilik/pengurus Bidang usaha.
  • Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang         berwenang.
  • Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan    pendapatan dan beban, neraca atau data yang  menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha).
  • Rencana usaha dan kebutuhan dana.
  • Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan      BUMN Pembina lain.

2. Ketentuan perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha) tidak diwajibkan bagi calon Mitra Binaan yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina, khusus untuk pengajuan pertama kali.

3.BUMN Pembina atau penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan.

4.Ketika BUMN Pembina atau penyalur memperoleh calon Mitra Binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon Mitra Binaan harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina atau penyalur bersangkutan.

5.Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang paling sedikit memuat beberapa hal sebagai berikut.

  • Nama dan alamat BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan.
  • Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan.
  • Jumlah pinjaman dan peruntukannya.
  • Syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
  • BUMN Pembina atau Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.

6. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri.

7. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjin yang dihasilkan disetarakan dengan marjin sebesar jasa administrasi.

8. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) (10 : 90) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) (50 : 50) berdasarkan perjanjian.

Sumber:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor per – 02/mbu/7/ 2017